JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya kolaborasi pembangunan infrastruktur fisik dan digital untuk memperkuat keamanan siber sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Hal ini disampaikan saat menjadi keynote speaker pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keamanan Siber dan Sandi Tahun Anggaran 2026 yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam arahannya, Menko AHY menekankan bahwa keamanan siber merupakan bagian tak terpisahkan dari keamanan nasional.
“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” ujarnya.
Menko AHY menjelaskan bahwa penguatan keamanan siber harus diperlakukan sebagai strategi nasional, bukan sekadar respons jika terjadi insiden. Infrastruktur digital, kata AHY, perlu dirancang dengan prinsip security by design, sehingga risiko gangguan dapat diminimalkan dan sistem tetap andal sejak awal perencanaan.
Ancaman Global dan Pelajaran dari Kasus Internasional
AHY mengingatkan sejumlah insiden siber global sebagai pelajaran bagi Indonesia. Contohnya, serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline di AS 2021 yang mengganggu pasokan energi nasional, atau NotPetya 2017 yang melumpuhkan rantai pasok global.
Kasus lain termasuk peretasan Bank Sentral Bangladesh 2016, serangan WannaCry 2017 terhadap National Health Service di Inggris, hingga insiden SolarWinds 2020, yang menunjukkan dampak strategis luas dari serangan siber terhadap pemerintahan dan layanan publik.
Menurut AHY, “Satu titik infrastruktur vital yang lumpuh dapat menimbulkan efek domino terhadap ekonomi dan stabilitas negara. Karena itu, ketahanan siber, kesiapsiagaan krisis, dan rencana kontinjensi harus menjadi bagian dari desain pembangunan nasional.”
Tantangan dan Potensi Indonesia di Ruang Digital
Menko AHY menekankan posisi strategis Indonesia di dunia digital. Dengan sekitar 229 juta pengguna internet, atau lebih dari 80 persen populasi, serta nilai ekonomi digital yang telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024, Indonesia memiliki ekosistem digital besar yang memerlukan perlindungan menyeluruh.
“Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi, hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas nasional. Kasus kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri, termasuk insiden Bjorka 2022, menjadi pengingat pentingnya tata kelola dan perlindungan data publik yang kuat,” jelas Menko AHY.
Ia menekankan, keamanan siber harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional sejak tahap perencanaan infrastruktur dan sistem digital, bukan sekadar ditambahkan setelah insiden terjadi.
Strategi Kolaborasi dan Penguatan Tata Kelola
AHY menyoroti pentingnya koordinasi whole-of-government lintas kementerian dan lembaga. Kejelasan peran pemerintah pusat dan daerah, serta kerangka regulasi yang selaras, menjadi fondasi perlindungan infrastruktur informasi vital.
“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegas AHY.
Selain itu, penguatan keamanan siber nasional memerlukan investasi berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, adopsi teknologi keamanan mutakhir, serta penguatan mekanisme respons insiden. Kolaborasi publik–swasta juga menjadi kunci karena sebagian besar infrastruktur digital dikelola oleh sektor industri.
Rakornas dan Langkah Strategis ke Depan
Menko AHY menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Keamanan Siber dan Sandi 2026 sebagai forum strategis untuk menghadirkan solusi terbaik memperkuat sistem pertahanan siber nasional.
Menurut AHY, BSSN memiliki peran sentral dalam menyatukan, mengoordinasikan, dan mengorkestrasi kebijakan serta langkah pengamanan siber di Indonesia.
Rakornas diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan siber, menjaga kedaulatan digital, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang aman, andal, dan berdaya saing.
“Integrasi infrastruktur fisik dan digital bukan hanya tentang konektivitas atau teknologi, melainkan juga melindungi bangsa dari ancaman siber, memastikan stabilitas ekonomi, dan menjaga layanan publik tetap aman dan berkelanjutan,” pungkas Menko AHY.
Dengan demikian, pembangunan nasional di era digital tidak hanya soal fisik dan ekonomi, tetapi juga keamanan siber yang menjadi landasan bagi ketahanan bangsa.
Strategi kolaboratif, investasi berkelanjutan, dan penguatan kapasitas manusia menjadi tiga pilar penting untuk memastikan Indonesia tetap kokoh dan berdaulat di ruang digital.